PERATURAN PAJAK
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
				       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
											          11 Juli 2000

			          	   SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
				       NOMOR S - 1050/PJ.513/2000

					         TENTANG

		PENEGASAN PENGENAAN PPN ATAS JASA ANGKUTAN BAHAN BAKAR MINYAK

				        DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXXXX tanggal 30 Mei 2000 hal sebagaimana tersebut di atas, 
dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut:

1.	Dalam surat tersebut, Saudara mengemukakan bahwa : 
	a.	Perusahaan Saudara adalah Perusahaan yang bergerak di bidang Pelayaran dalam negeri 
		di mana pada tahun fiskal 1998 mengadakan kerja sama pengangkutan BBM dengan 
		PT. PLN PJB I Jakarta berdasarkan Surat Perintah Kerja yang mengacu pada Surat Perjanjian 
		Nomor 016/PJ/9220/PJB I/1997/M tanggal 31 Januari 1997 tentang Pengangkutan BBM HSD 
		dari Depot/Kilang Pertamina ke PLTG/D Pesanggaran Unit Pembangkitan Bali antara PT. PLN 
		PJB I dan PT. GCL.
	b.	Atas jasa pengangkutan BBM HSD yang Saudara berikan, PT. PLN PJB I berpendapat jasa 
		tersebut bukan merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai dalam arti atas jasa tersebut tidak 
		dikenakan PPN, sesuai dengan surat jawaban dari Direktur Jenderal Pajak kepada Direktur 
		Keuangan PT. PLN (Persero) Nomor S-2695/PJ.53/1995 tanggal 12 Desember 1995. Karena 
		keterbatasan pengetahuan Saudara terhadap masalah perpajakan pada saat itu, maka 
		Saudara mengikuti ketentuan-ketentuan masalah PPN dari PT. PLN PJB I tersebut.
	c.	Bulan Februari 2000, Karikpa Jakarta Satu melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan 
		Saudara dan dari hasil pemeriksaan SPT Tahunan Tahun Pajak 1998, Karikpa Jakarta Satu 
		merekomendasikan kepada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Matraman untuk menerbitkan 
		Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPN sebesar Rp.2.000.000.000,00. Apabila hal 
		ini diterapkan, dikhawatirkan dapat mengakibatkan perusahaan Saudara bangkrut.
	d.	Atas hal tersebut pada huruf c, perusahaan Saudara mengkonfirmasikan kembali kepada 
		PT. PLN PJB I karena Saudara berpendapat bahwa seharusnya hal tersebut merupakan beban
 		PT. PLN PJB I karena sebagai BUMN maka kewajiban memungut dan menyetor PPN 
		merupakan tugas PT. PLN PJB I.
	e.	PT. PLN PJB I memberikan tanggapan bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan bertentangan 
		dengan isi surat jawaban dari Direktur Jenderal Pajak yang telah diberikan sebelumnya, 
		bahwa jasa pengangkutan BBM HSD milik PT. PLN PJB I Jakarta tidak dikenakan PPN dan hal 
		ini didukung dengan Surat Pernyataan Direktur Keuangan PT. PLN PJB I tanggal 25 Mei 2000 
		bahwa PT. PLN PJB I tidak pernah menerima Faktur Pajak selama periode perjanjian karena 
		perjanjian antara PT. PLN PJB I dengan PT. DNG (selaku transportir) bukan merupakan Jasa 
		Persewaan Kapal Laut.
	f.	Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Saudara mengajukan permohonan : 
		-	Penjelasan dan kepastian isi surat Dirjen Pajak Nomor S-2695/PJ.53/1995 tanggal 
			12 Desember 1995, bahwa apakah atas jasa pengangkutan BBM HSD tersebut 
			merupakan Objek PPN ataukah merupakan jenis jasa yang dikecualikan dari 
			pengenaan PPN.
		-	Dirjen Pajak dapat mempergunakan kewenangannya kepada Karikpa Jakarta Satu 
			untuk tidak menjatuhkan sanksi Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 14 KUP, namun dapat 
			diterapkannya ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 KUP dan menunda 
			dikeluarkannya rekomendasi kepada KPP Jakarta Matraman oleh Karikpa Jakarta 
			Satu dalam hal penerbitan SKPKB PPN karena Saudara tidak menerima PPN dan tidak
			menyalahgunakannya.

2.	Aturan yang berhubungan dengan pengenaan PPN atas jasa angkut Bahan Bakar Minyak (BBM) 
	adalah: 
	a.	Sesuai ketentuan dalam Pasal 4A Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM 
		sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 jo Pasal 9 angka 9 
		jo Pasal 18 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan 
		Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
		Nomor 59 Tahun 1999 bahwa jasa angkutan umum di laut adalah salah satu jenis jasa yang 
		tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
	b.	Sesuai dengan surat Direktur PPN & PTLL Nomor S-2695/PJ.53/1995 tanggal 12 Desember 
		1995, ditegaskan bahwa jasa angkutan BBM dikecualikan dari pengenaan PPN apabila jasa 
		tersebut merupakan jasa angkutan umum di laut. Pengertian jasa angkutan umum di laut 
		adalah kegiatan pengangkutan orang dan atau barang dengan mempergunakan kapal laut 
		dan atau alat angkutan laut lainnya, yang disediakan untuk umum dengan dipungut bayaran, 
		selain dengan cara persewaan dan atau cara lain yang dapat dipersamakan dengan itu, baik 
		dalam trayek maupun tidak dalam trayek.

3.	Aturan yang berkaitan dengan pemungutan PPN: 
	a.	Sesuai ketentuan dalam Pasal 16A ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang 
		PPN dan PPnBM sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994  
		bahwa Pajak yang terutang atas penyerahan Jasa Kena Pajak kepada Pemungut PPN, 
		dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh Pemungut PPN.
	b.	Sesuai ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1988 tanggal 
		13 Desember 1988 tentang Penunjukkan Badan-badan tertentu dan Bendaharawan untuk 
		memungut dan menyetor PPN dan PPnBM, bahwa Badan Usaha Milik Negara dan Daerah 
		ditetapkan sebagai pemungut dan penyetor PPN dan PPnBM yang terutang oleh Pengusaha 
		Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak.
	c. 	Sesuai ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1289/KMK.04/1988 
		tanggal 23 Desember 1988 tentang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan PPN 
		dan PPnBM oleh badan-badan tertentu sebagai Pemungut Pajak jo Surat Edaran Direktur 
		Jenderal Pajak Nomor SE-46/PJ.3/1988 tanggal 23 Desember 1988 tentang Petunjuk 
		Pelaksanaan Pemungutan PPN/PPnBM oleh Bendaharawan, KPN dan Badan-badan Tertentu 
		sebagai Pemungut Pajak (SERI PPN-133), bahwa pemungut PPN berkewajiban untuk 
		memungut, menyetor dan melaporkan PPN yang dipungut. Sedang PKP Rekanan 
		berkewajiban untuk menyampaikan Faktur Pajak dan Surat Setoran Pajak (SSP) pada saat 
		menyampaikan tagihan kepada Badan tertentu selaku pemungut PPN serta mencantumkan 
		PPN yang dipungut dalam SPT Masa PPN sebagai Pajak Keluaran.
	d.	Sesuai ketentuan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-01/PJ.3/1995  
		tanggal 14 Februari 1995 hal pengertian Penanggung Pajak, ditegaskan bahwa pemungut 
		pajak termasuk dalam pengertian Wajib Pajak dan Penanggung Pajak, sehingga kepadanya 
		dapat diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) dan/atau surat ketetapan pajak dan ditagih 
		sesuai ketentuan yang berlaku apabila tidak melaksanakan kewajibannya. Dari uraian di atas,
		dapat disimpulkan bahwa Penanggung Pajak adalah pemungut pajak bukan PKP Rekanan.
	e.	Sesuai ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e jo Pasal 14 ayat (4) Undang-undang Nomor
 		6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagaimana telah 
		diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994, bahwa Direktur Jenderal Pajak dapat 
		menerbitkan STP apabila Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak 
		(PKP) tetapi membuat Faktur Pajak atau Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP tetapi
		tidak membuat atau tidak mengisi selengkapnya Faktur Pajak berupa sanksi administrasi
		denda sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak.

4.	Dalam surat perjanjian antara PT. PLN PJB I dan PT. GCL Nomor 016/PJ/9220/PJB 1/1997 tanggal 
	31 Januari 1997 dapat diketahui bahwa : 
	a. 	PT. DNG berkewajiban untuk mengangkut BBM HSD milik PERTAMINA dengan syarat sebagai
 		berikut:
		- 	Waktu dan tempat pengangkutan telah ditentukan.
		- 	Barang tertentu/khusus (BBM HSD).
		- 	Kapal tidak digunakan untuk keperluan lain.
		- 	Kapal tidak digunakan untuk umum. 
	b.	Syarat-syarat dalam perjanjian tersebut sangat mengikat, yang berakibat PT. DNG harus 
		mengutamakan kewajibannya pada PT. PLN PJB I dan harus siap dengan armadanya pada 
		saat diperlukan.

5.	Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut pada butir 2 sampai dengan 4 dan memperhatikan isi 
	surat Saudara tersebut pada butir 1, serta Surat Perjanjian antara PT. PLN PJB I dan PT. GCL Nomor 
	016/PJ/9220/PJB 1/1997 tanggal 31 Januari 1997 dan lampirannya, dengan ini ditegaskan bahwa : 
	a.	Atas jasa angkutan BBM oleh PT. DNG bukan merupakan jasa angkutan umum yang tidak 
		dikenakan PPN akan tetapi jasa tersebut merupakan jasa persewaan kapal laut dan/atau alat 
		angkutan laut lainnya, sehingga atas penyerahannya terutang PPN.
	b.	PT. PLN PJB I selaku Penanggung Pajak, berkewajiban untuk memungut/menyetor dan 
		melaporkan PPN yang terutang dan apabila tidak melaksanakan kewajibannya, dapat 
		diterbitkan STP dan/atau surat ketetapan pajak dan ditagih sesuai ketentuan yang berlaku.
	c.	Sedang kepada PT. DNG selaku PKP Rekanan tidak dapat dibebani kewajiban untuk 
		memungut dan menyetor PPN terutang, namun kepadanya dapat diterbitkan STP Pasal 14 
		ayat (4) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KUP sebagaimana telah diubah 
		dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994, karena tidak membuat Faktur Pajak atas 
		penyerahan jasa angkutan BBM.

Demikian agar Saudara maklum.




Direktur Jenderal,

ttd.

MACHFUD SIDIK
NIP. 060043114
KANWIL PAJAK Daerah Istimewa Yogyakarta
Jl. Ringroad Utara No. 10, Yogyakarta 55282
Telp : +62 274 4333951 / Fax : +62 274 4333954
Copyrightę Kanwil DJP DIY. Developed by Citra.web.id
Best View on Firefox 3