PERATURAN PAJAK
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
				       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
										                    10 April 2000

			          	   SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
				         NOMOR S - 470/PJ.52/2000

					         TENTANG

		   PPN/PPnBM TIDAK DIPUNGUT ATAS PENYERAHAN KEPADA PKP EPTE

				        DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXXXX tanggal 23 Februari 2000 hal tersebut pada pokok surat, 
dengan ini disampaikan penjelasan sebagai berikut :

1.	Surat Saudara secara garis besar menjelaskan bahwa :
	PT. AA melakukan penyerahan kepada PT. PITI (PKP EPTE). Sesuai dengan Keputusan Menteri 
	Keuangan RI Nomor : 125/KMK.05/1994 tanggal 21 April 1994 tentang pemberian izin EPTE kepada 
	PT. PITI alamat PKP adalah Wisma Argo Manunggal Lt.17 Jakarta Selatan dengan NPWP : 
	0.000.000.0-000. Sementara itu PT. PITI juga terdaftar di KPP Bekasi dengan alamat Kawasan Industri 
	MM 2100 Blok F-1 Cibitung Bekasi dengan NPWP : 0.000.000.0-000.
	Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Saudara menanyakan apakah atas penyerahan yang 
	dilakukan oleh PT. AA kepada PT. PITI dengan alamat baru dapat diberikan fasilitas PPN tidak dipungut.

2.	Sesuai dengan Pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 855/KMK.01/1993 tanggal 23 Oktober 
	1993 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan EPTE adalah suatu tempat atau bangunan dari suatu 
	perusahaan industri dengan batas-batas tertentu yang di dalamnya diberlakukan ketentuan-ketentuan 
	khusus di bidang pabean, perpajakan dan tata niaga impor, yang diperuntukkan bagi pengolahan 
	barang dan/atau bahan yang berasal dari luar Daerah Pabean Indonesia, Kawasan Berikat, EPTE 
	lainnya, atau dari dalam Daerah Pabean Indonesia lainnya, yang hasilnya terutama untuk tujuan 
	ekspor.

3.	Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 125/KMK.05/1994 tanggal 21 April 1994 dapat 
	diketahui bahwa izin EPTE untuk PT. PITI diberikan terhadap lokasi milik PT. PITI yang terletak di blok 
	F1 MM 21000 Industrial Town Desa Ganda Mekar, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi.

4.	Berdasarkan ketentuan tersebut pada butir 2 dan 3 dapat diberikan penegasan sebagai berikut :
	4.1.	Pemberian izin EPTE kepada PT. PITI sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 
		125/KMK.05/1994 tanggal 21 April 1994 diberikan terhadap lokasi perusahaan yang terletak 
		di Bekasi bukan kantor perusahaan di Jakarta Selatan, sehingga perubahan alamat kantor 
		PT. PITI sebagaimana tersebut di atas tidak mengubah status perusahaan tersebut sebagai 
		Pengusaha Kena Pajak EPTE.
	4.2.	Atas penyerahan Barang Kena Pajak oleh PT. AA kepada PT. PITI yang terletak di Blok F-1 
		MM 2100 Cibitung Bekasi sepanjang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, dapat 
		diberikan fasilitas PPN tidak dipungut.

Demikian untuk dimaklumi.




Direktur Pajak Pertambahan Nilai
Dan Pajak Tidak Langsung Lainnya

ttd.

Drs. Moch. Soebakir
NIP 060020875
KANWIL PAJAK Daerah Istimewa Yogyakarta
Jl. Ringroad Utara No. 10, Yogyakarta 55282
Telp : +62 274 4333951 / Fax : +62 274 4333954
CopyrightŠ Kanwil DJP DIY. Developed by Citra.web.id
Best View on Firefox 3