PERATURAN PAJAK
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
				       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
											       30 Maret 2001

			          	   SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
				         NOMOR S - 361/PJ.51/2001

					         TENTANG

				    PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN

				        DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor xxxx tanggal 16 Februari 2001, hal Pengkreditan PPN Masukan 
dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1.	Dalam surat Saudara dikemukakan bahwa :
	a.	Perusahaan Saudara adalah BUMN yang bergerak di bidang jasa penunjang penerbangan dan 
		keselamatan penerbangan dengan Kantor Pusat di Bandar Udara Soekarno-Hatta Tangerang 
		dan 10 Kantor Cabang di wilayah Indonesia Bagian Barat (masing-masing telah memiliki 
		nomor pengukuhan PKP).
	b.	Perencanaan, pengadaan dan pembayaran peralatan telekomunikasi/navigasi dan sarana 
		penunjang penerbangan Kantor Cabang sampai dengan nilai tertentu dilakukan oleh Kantor 
		Pusat.
	c.	Saudara memohon diizinkan agar Kantor Pusat dapat mengkreditan Pajak Masukan yang 
		dibayar atas pengadaan barang dan/atau jasa untuk Kantor-kantor Cabang.

2.	Sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 bahwa Pajak 
	Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak dikreditkan 
	dengan Pajak Keluaran di tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan. Dalam penjelasan pasal tersebut 
	disebutkan bahwa Faktur Pajak yang menjadi dasar pengkreditan harus memenuhi ketentuan yang 
	berlaku antara lain alamat Pengusaha Kena Pajak yang tercantum dalam Faktur Pajak harus sama 
	dengan alamat Pengusaha Kena Pajak yang tercantum dalam Surat Keputusan Pengukuhan.

3.	Berdasarkan ketentuan pada butir 2 serta memperhatikan isi surat Saudara pada butir 1, dengan ini 
	ditegaskan bahwa atas pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Kantor Pusat, maka Faktur 
	Pajak Masukan yang menggunakan NPWP dan alamat Kantor Pusat hanya dapat dikreditkan di Kantor 
	Pusat dan untuk pengkreditan tersebut tidak perlu meminta ijin terlebih dahulu dari Direktur Jenderal 
	Pajak.

Demikian untuk dimaklumi.




A.n. Direktur Jenderal
Direktur Pajak Pertambahan Nilai
Dan Pajak Tidak Langsung Lainnya

ttd.

I Made Gde Erata
NIP. 060044249


Tembusan :
1.	Direktur Jenderal Pajak
2.	Direktur Peraturan Perpajakan
3.	Kepala KPP Tangerang
KANWIL PAJAK Daerah Istimewa Yogyakarta
Jl. Ringroad Utara No. 10, Yogyakarta 55282
Telp : +62 274 4333951 / Fax : +62 274 4333954
Copyrightę Kanwil DJP DIY. Developed by Citra.web.id
Best View on Firefox 3