PERATURAN PAJAK
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
				       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
											          21 Mei 2001

			          	   SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
				          NOMOR S - 646/PJ.5/2001

					         TENTANG

		                      PPN ATAS JASA LAUNDRY (JASA MAKLON)

				        DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara tanpa nomor tanggal 14 Pebruari 2001 hal sebagaimana tersebut pada 
pokok surat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1.	Dalam surat tersebut dikemukakan bahwa :
	a.	PT. SPD adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang bergerak di bidang Jasa Cuci (Jasa 
		Maklon), melakukan transaksi penyerahan jasa cuci atas Barang Kena Pajak (Garment) untuk 
		tujuan ekspor kepada Pengusaha di Kawasan Berikat (PDKB) dan kepada PKP yang 
		dikukuhkan sebagai Entreport Produksi Untuk Tujuan Ekspor(EPTE).
	b.	Selanjutnya Saudara mohon penjelasan mengenai beberapa hal sebagai berikut :
		1)	Apakah PT SPD wajib memungut PPN sebesar 0 % atau 10 % atas transaksi 
			penyerahan Jasa Cuci Garment untuk tujuan ekspor kepada PDKB dan atau PKP 
			EPTE ?
		2)	Apakah atas transaksi penyerahan Jasa Cuci Garment untuk tujuan ekspor kepada 
			PDKB (perusahaan) yang merupakan Grup PT SPD wajib dipungut PPN 0 % atau 10 % 
			mengingat dalam rangka Subkontrak ?
		3)	Apakah BKP (Garment) yang dilaundry terlebih dahulu sebelum diekspor termasuk 
			dalam pengertian Barang diolah lebih lanjut untuk tujuan ekspor, dan apakah 
			dipungut PPN 0 % atau 10 % karena BKP hasil pekerjaan Subkontrak tersebut 
			diserahkan kembali kepada PDKB asal ? Dan apabila ada Surat Keterangan dari 
			instansi/pengelola Kawasan Berikat bahwa kepada PDKB atau PKP EPTE dipungut PPN 
			sebesar 0 % atas Barang dan Jasa, apakah Surat Keterangan tersebut berlaku dan 
			mempunyai kekuatan hukum ?

2.	a.	Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak 
		Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana 
		telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 diatur 
		bahwa yang dimaksud dengan jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu 
		perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau 
		kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk 
		menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari 
		pemesan.
	b.	Berdasarkan Pasal 4 huruf c Undang-undang yang sama diatur bahwa Pajak Pertambahan Nilai 
		dikenakan atas penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh 
		Pengusaha. Selanjutnya dalam penjelasannya disebutkan bahwa penyerahan Jasa yang 
		terutang pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
		a)	Jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak,
		b)	Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean, dan
            	c)     	Penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.
	c.	Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan 
		Jasa Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai bahwa Jasa Cuci (Jasa Maklon) tidak termasuk 
		jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
	d.	Dalam Pasal 14 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 291/KMK.05/1997 tanggal 26 Juni 1997 
		tentang Kawasan Berikat sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri 
		Keuangan Nomor : 349/KMK.01/1999 tanggal 24 Juni 1999 diatur antara lain bahwa :
		a)	Huruf f  :
			atas pengeluaran barang dan/atau bahan dari PDKB ke perusahaan industri di Daerah 
			Pabean Indonesia Lainnya (DPIL) atau PDKB lainnya dalam rangka subkontrak, tidak 
			dipungut PPN dan PPnBM;
		b)	Huruf g :
			atas penyerahan kembali Barang Kena Pajak hasil pekerjaan subkontrak oleh PKP di 
			DPIL atau PDKB lainnya kepada PKP PDKB asal, tidak dipungut PPN dan PPnBM.

3.	Berdasarkan ketentuan pada butir 2 dan memperhatikan isi surat Saudara pada butir 1, dengan ini 
	diberikan penegasan bahwa penyerahan Jasa Cuci Garment yang dilakukan PT SPD adalah merupakan 
	Penyerahan Jasa Kena Pajak dari DPIL oleh karenanya PT SPD wajib memungut PPN yang terutang 
	sebesar 10 %.
 
Demikian untuk dimaklumi.




A.n. Direktur Jenderal Pajak
Direktur PPN dan PTLL
 
ttd.

I Made Gde Erata
NIP. 060044249


Tembusan :
1.	Direktur Jenderal Pajak
2.		Direktur Peraturan Perpajakan
KANWIL PAJAK Daerah Istimewa Yogyakarta
Jl. Ringroad Utara No. 10, Yogyakarta 55282
Telp : +62 274 4333951 / Fax : +62 274 4333954
Copyrightę Kanwil DJP DIY. Developed by Citra.web.id
Best View on Firefox 3