PERATURAN PAJAK
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
				       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
											          23 Mei 2006

			          	   SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
				        NOMOR S - 399/PJ.313/2006

					         TENTANG

				   KELEBIHAN PEMBAYARAN INVOICE

				        DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara nomor XXX tanggal 28 Pebruari 2006 perihal tersebut di atas, dengan ini 
disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1.	Dalam surat tersebut Saudara mengemukakan hal-hal sebagai berikut :
	a.	ABC adalah perusahaan pemerintah televisi Jepang yang mempunyai perwakilan di Jakarta;
	b.	Saat ini ABC berada di Gedung BCA, Jl. XXX, selaku pihak penyewa gedung dan telah 
		memotong pembayaran kepada pihak pengelola gedung sebesar 10% atas PPh Final 
		sehubungan dengan sewa menyewa gedung;
	c.	Pada tanggal 5 Desember 2005, Saudara meminta pihak BCA untuk memasangkan dudukan 
		kamera (Camera Support) di langit-langit kantor. Dalam pembayarannya, Saudara memotong 
		invoice tersebut sebesar 6% karena pada waktu itu Saudara berpendapat pemotongan pajak 
		yang sesuai adalah PPh 23 sehubungan dengan jasa pemasangan, namun demikian konsultan 
		pajak Saudara yaitu XYZ menyarankan untuk memotong pembayaran tersebut sebesar 10% 
		karena pemasangan tersebut berkaitan langsung dengan ruang kantor yang ABC sewa, dan 
		dilakukan langsung oleh pengelola gedung (BCA);
	d.	Sehubungan dengan masalah tersebut, Saudara memohon penegasan, apakah pemasangan 
		dudukan kamera (Camera Support) yang dilakukan oleh teknisi dari BCA di gedung yang 
		Saudara sewa dari BCA terhutang PPh Pasal 23 atau PPh Final sehubungan dengan sewa 
		gedung.

2.	Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah 
	diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, antara lain diatur bahwa :
	a.	Pasal 4 ayat (2), atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya, 
		penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari 
		pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya, 
		pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
	b.	Pasal 23 ayat (1) huruf c atas penghasilan yang dibayarkan atau terutang oleh badan 
		pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, 
		atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk 
		usaha tetap berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, 
		imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, 
		dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21, dipotong pajak oleh pihak yang 
		wajib membayarkan sebesar 15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan neto.

3.	Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-170/PJ./2002 tanggal 28 Maret 2002 
	tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 
	(1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah 
	terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, antara lain diatur bahwa :
	a.	Pasal 1 ayat (2), yang dimaksud dengan jumlah imbalan bruto untuk jasa lain selain jasa 
		konstruksi dan jasa catering adalah jumlah imbalan yang dibayarkan hanya atas pemberian 
		jasanya saja, kecuali apabila dalam kontrak/perjanjian tidak dapat dipisahkan antara 
		pemberian jasa dengan material/barang akan dikenakan atas seluruh nilai kontrak;
	b.	Pasal 3, Perkiraan Penghasilan Neto atas penghasilan berupa sewa dan penghasilan lain 
		sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan atau bangunan yang telah dikenakan 
		Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 
		1996, adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini;
	c.	Pasal 4, jenis jasa lain dan Perkiraan Penghasilan Neto atas jasa teknik, jasa manajemen, jasa 
		konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain yang atas imbalannya dipotong Pajak Penghasilan 
		sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 
		tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
		17 Tahun 2000 adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Keputusan Direktur 
		Jenderal Pajak ini;
	d.	Lampiran II Nomor 2 huruf c, perkiraan penghasilan neto atas jasa instalasi/pemasangan 
		peralatan adalah 40% (empat puluh persen) dari jumlah imbalan bruto tidak termasuk PPN.

4.	Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-227/PJ/2002 tanggal 23 April 2002 
	tentang Tata Cara Pemotongan dan Pembayaran, serta Pelaporan Pajak Penghasilan dari Persewaan 
	Tanah dan atau Bangunan, antara lain diatur bahwa :
	a.	Pasal 1, yang dimaksud dengan jumlah bruto nilai persewaan adalah semua jumlah yang 
		dibayarkan atau terutang oleh pihak yang menyewa dengan nama dan dalam bentuk apapun 
		yang berkaitan dengan tanah dan atau bangunan yang disewa, termasuk biaya perawatan, 
		biaya pemeliharaan, biaya keamanan dan service charge baik yang perjanjiannya dibuat 
		secara terpisah maupun yang disatukan dengan perjanjian persewaan yang bersangkutan;
	b.	Pasal 2, penghasilan berupa sewa atas tanah dan atau bangunan berupa tanah, rumah, rumah 
		susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, gedung pertokoan, atau gedung 
		pertemuan termasuk bagiannya, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang dan bangunan 
		industri, dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final;
	c.	Pasal 3, besarnya Pajak Penghasilan yang terutang bagi Wajib Pajak orang pribadi maupun 
		Wajib Pajak badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari persewaan tanah dan 
		atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah 10% (sepuluh persen) dari 
		jumlah bruto nilai persewaan tanah dan atau bangunan.

5.	Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini dapat diberikan penegasan bahwa apabila 
	pemasangan dudukan kamera (Camera Support) di langit-langit kantor yang disewa oleh ABC 
	dilakukan oleh BCA selaku pengelola gedung, maka atas jasa tersebut termasuk dalam pengertian 
	sebagaimana disebutkan pada angka 4 huruf a di atas, yang atas imbalannya dikenakan pemotongan 
	PPh Final sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto.

Demikian penegasan kami harap maklum.




A.n. Direktur Jenderal 
Direktur,

ttd.

Herry Sumardjito
NIP. 060061993


Tembusan :
1.	Direktur Jenderal Pajak;
2.	Direktur Pajak Penghasilan.
KANWIL PAJAK Daerah Istimewa Yogyakarta
Jl. Ringroad Utara No. 10, Yogyakarta 55282
Telp : +62 274 4333951 / Fax : +62 274 4333954
Copyrightę Kanwil DJP DIY. Developed by Citra.web.id
Best View on Firefox 3