PERATURAN PAJAK
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
					 NOMOR 41 TAHUN 1994

						TENTANG

          PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI TRANSAKSI PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK

				       PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang	:

a.	bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, 
	sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994, penghasilan dari 
	transaksi penjualan saham merupakan Objek Pajak Penghasilan;

b.	bahwa orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari transaksi 
	penjualan saham wajib melunasi Pajak Penghasilan atas penghasilan tersebut;

c.	bahwa untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban Pajak Penghasilan 
	tersebut dan berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak 
	Penghasilan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994, 
	dipandang perlu untuk mengatur pemungutan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari transaksi 
	penjualan saham di bursa efek dengan Peraturan Pemerintah;

Mengingat	:

1.	Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2.	Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran 
	Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262), sebagaimana telah diubah 
	dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan 
	Lembaran Negara Nomor 3566);

3.	Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 
	50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
	dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 (Lembaran Negara Nomor 60 Tahun 1994, Tambahan 
	Lembaran Negara Nomor 3567);

					     MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PAJAK PENGHASILAN DARI TRANSAKSI PENJUALAN 
SAHAM DI BURSA EFEK


						Pasal 1

(1)	Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan 
	saham di bursa efek dipungut Pajak Penghasilan yang bersifat final.

(2)	Besarnya Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah : 
	a.	Untuk semua transaksi penjualan saham sebesar 0,1% (satu perseribu) dari jumlah bruto nilai 
		transaksi penjualan;
	b.	Untuk transaksi penjualan saham pendiri, kecuali saham pendiri perusahaan pasangan usaha 
		yang dimiliki oleh perusahaan modal ventura, ditambah dengan 5% (lima persen) dari jumlah 
		bruto nilai transaksi penjualan.


						Pasal 2

(1)	Penyelenggara bursa efek wajib memungut Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
	yang terutang untuk setiap transaksi penjualan saham.

(2)	Penyelenggara bursa efek wajib menyetor seluruh pajak yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam 
	ayat (1) sekali sebulan kepada bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro dengan menggunakan Surat 
	Setoran Pajak.

(3)	Penyelenggara bursa efek wajib menyampaikan laporan pemungutan dan penyetoran Pajak 
	Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) kepada Direktur Jenderal Pajak.


						Pasal 3

Penyelenggara bursa efek yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dikenakan 
sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.


						Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan.


						Pasal 5

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1995.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.




							Ditetapkan di JAKARTA
							Pada tanggal 23 Desember 1994
							PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

							ttd

							SOEHARTO

Diundangkan di JAKARTA
Pada tanggal 23 Desember 1994
MENTERI NEGARA SEKRETARIS 
NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MOERDIONO








					       PENJELASAN 
						 ATAS

			        PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
					 NOMOR 41 TAHUN 1994

						TENTANG

          PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI TRANSAKSI PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK

UMUM

Pelaksanaan pembangunan membutuhkan dana yang semakin meningkat. Sumber pendanaan tersebut dapat 
berasal dari tabungan pemerintah dan tabungan masyarakat melalui pasar modal.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana 
telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994, penghasilan yang diterima atau diperoleh 
dari transaksi penjualan saham merupakan Objek Pajak Penghasilan. Dalam rangka mendorong 
perkembangan pasar modal dan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, maka dipandang perlu untuk 
mengatur ketentuan tersendiri tentang pengenaan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari transaksi penjualan 
saham tersebut. Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak 
Penghasilan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994, ketentuan 
tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa efek diatur dengan 
Peraturan Pemerintah.Yang dimaksud dengan bursa efek termasuk pula bursa paralel.

Untuk memberikan kepastian hukum, kesederhanaan dan kemudahan bagi wajib pajak, atas penghasilan dari 
penjualan saham di bursa efek yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dikenakan Pajak 
Penghasilan yang bersifat final.


PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

     Ayat (1)

	Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan transaksi penjualan saham di bursa efek dipungut 
	pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dari transaksi tersebut.

	Pemungutan Pajak Penghasilan tersebut bersifat final dan oleh karena itu apabila Wajib Pajak 
	menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari transaksi penjualan saham di bursa efek, 
	penghasilan tersebut tidak perlu digabung dengan penghasilan lainnya dalam penghitungan Pajak 
	Penghasilan yang terutang dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan. 
	Demikian pula Pajak Penghasilan yang telah dipotong tidak dapat dikreditkan dengan Pajak 
	Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

     Ayat (2)

	Mengingat terdapat 2 (dua) jenis saham yang dijual-belikan di bursa efek, yaitu saham pendiri dan 
	saham bukan pendiri, yang tingkat penghasilannya sangat berbeda, maka besarnya Pajak Penghasilan 
	yang terutang atas penghasilan dari transaksi penjualan saham tersebut ditetapkan sebagai berikut :
	a.	atas semua transaksi penjualan saham, baik saham pendiri ataupun saham bukan pendiri, 
		dikenakan Pajak Penghasilan sebesar 0,1% (satu perseribu) dari jumlah bruto nilai transaksi 
		penjualan ;
	b.	atas transaksi penjualan saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 5% 
		(lima persen) dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan.

	Penentuan besarnya Pajak Penghasilan tersebut dengan mempertimbangkan pengenaannya yang 
	bersifat final dan dengan berpegang pada prinsip untuk mengembangkan kegiatan pasar modal di 
	Indonesia. Pengenaan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 5% (lima persen) tidak berlaku apabila 
	saham yang dijual tersebut milik perusahaan modal ventura selaku pendiri dari badan pasangan 
	usahanya.

Pasal 2

     Ayat (1)

	Cukup jelas

     Ayat (2)

	Pajak Penghasilan yang dipungut oleh bursa efek atas setiap transaksi penjualan saham wajib 
	disetorkan ke bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro dengan menggunakan Surat Setoran Pajak. 
	Berhubung transaksi penjualan saham di bursa tersebut berlangsung sangat cepat maka untuk 
	memberikan kemudahan dalam pelaksanaan dan tidak menghambat kegiatan transaksi di pasar
	modal, penyetoran Pajak Penghasilan dimaksud dilakukan sekali setiap bulan atas Pajak Penghasilan 
	yang dipungut selama satu bulan sebelumnya.

     Ayat (3)

	Pelaksanaan pemungutan dan penyetoran Pajak Penghasilan atas transaksi penjualan saham 
	sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) wajib dilaporkan secara berkala oleh bursa efek 
	kepada Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 3

	Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan penegasan bahwa sanksi-sanksi sebagaimana diatur 
	dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku akan diterapkan terhadap bursa efek 
	yang lalai melaksanakan kewajiban pemungutan, penyetoran, dan pelaporan sebagaimana dimaksud 
	dalam Pasal 2.

Pasal 4

	Cukup jelas

Pasal 5

	Cukup jelas




		      TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3574
KANWIL PAJAK Daerah Istimewa Yogyakarta
Jl. Ringroad Utara No. 10, Yogyakarta 55282
Telp : +62 274 4333951 / Fax : +62 274 4333954
Copyrightę Kanwil DJP DIY. Developed by Citra.web.id
Best View on Firefox 3