PERATURAN PAJAK
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
				       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
											     16 Januari 2006

			          	   SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
				          NOMOR S - 25/PJ.53/2006

					         TENTANG

				PERLAKUAN PPN ATAS SPONSORSHIP

				        DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara nomor XXX tanggal 4 Agustus 2005 hal Permohonan Penjelasan atas 
Peraturan Pajak Mengenai Sponsorship, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut :

1.	Dalam surat tersebut beserta lampirannya dikemukakan bahwa :
	a.	Sesuai Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar nomor XXX tanggal 13 Juli 2001 yang 
		diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan Provinsi 
		DKI Jakarta, PT ABC merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang usaha 
		perdagangan barang berupa mesin komputer dan suku cadangnya serta alat teknik atau 
		mekanikal.
	b.	Dalam melakukan kegiatan pemasaran, PT ABC melakukannya dengan cara sponsorship, 
		dimana sebagian dana untuk kegiatan pemasaran tersebut berasal dari pemasok, dan 
		karenanya PT ABC melakukan penagihan (reimbursement) sponsorship kepada para pemasok 
		tersebut.
	c.	Saudara bertanya : 
		-	Apabila sponsorship terkait dengan Wajib Pajak dalam negeri, apakah tagihan 
			reimbursement atas sponsorship tersebut dikenakan PPN?
		-	Apabila sponsorship terkait dengan Wajib Pajak luar negeri, apakah tagihan 
			reimbursement atas sponsorship tersebut juga dikenakan PPN?
		-	Apakah sponsorship dapat dikategorikan sebagai peredaran usaha?
		-	Dokumen apa yang dapat dijadikan bukti oleh PT ABC bahwa hubungan PT ABC 
			dengan para pemasang iklan hanya sebatas sponsorship reimbursement saja?

2.	Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak 
	Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
	undang Nomor 18 Tahun 2000, antara lain mengatur :
	a.	Pasal 1 angka 5 menyatakan bahwa jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu 
		perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau 
		kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk 
		menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari 
		pemesan.
	b.	Pasal 1 angka 6 menyatakan bahwa Jasa Kena Pajak adalah jasa sebagaimana dimaksud 
		dalam angka 5 yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini.
	c.	Pasal 1 angka 7 menyatakan bahwa penyerahan Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan 
		pemberian Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam angka 6.
	d.	Pasal 1 angka 17 menyatakan bahwa Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, 
		Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan 
		Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.
	e.	Pasal 1 angka 19 menyatakan bahwa Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua 
		biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena 
		Pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-undang ini dan potongan harga 
		yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
	f.	Pasal 4 huruf c menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Jasa 
		Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
	g.	Pasal 4A ayat (3) jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis 
		Barang dan Jasa yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, menetapkan jenis-jenis jasa 
		yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Namun demikian, jasa pemasangan atau 
		penayangan iklan dan atau jasa lainnya dalam rangka kegiatan pemasaran dengan cara 
		sponsorship tidak termasuk di antara jenis jasa yang ditetapkan sebagai jasa yang tidak 
		dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

3.	Berdasarkan ketentuan pada butir 2 dan memperhatikan isi surat Saudara pada butir 1 di atas, dengan 
	ini ditegaskan bahwa :
	a.	Jasa pemasangan atau penayangan iklan dan atau jasa lainnya dalam rangka kegiatan 
		pemasaran dengan cara sponsorship merupakan Jasa Kena Pajak sehingga atas 
		penyerahannya, baik kepada Wajib Pajak dalam negeri maupun Wajib Pajak luar negeri, 
		sepanjang Jasa Kena Pajak dimaksud dilakukan oleh PT ABC di dalam Daerah Pabean, 
		dikenakan PPN dengan Dasar Pengenaan Pajak berupa Penggantian yaitu sebesar nilai tagihan 
		(reimbursement) sponsorship dan atau biaya lainnya yang diminta atau seharusnya diminta 
		oleh PT ABC kepada pihak sponsor atau pemasang iklan dalam rangka sponsorship tersebut.
	b.	Oleh karena itu, nilai tagihan (reimbursement) sponsorship dan atau biaya lainnya yang 
		diminta atau seharusnya diminta oleh PT ABC kepada pihak sponsor atau pemasang iklan 
		dalam rangka sponsorship tersebut, untuk kepentingan perlakuan PPN, diperhitungkan dalam 
		menentukan besarnya peredaran usaha PT ABC.
	c.	Kontrak atau perjanjian yang telah ditandatangani oleh PT ABC dan para sponsor atau 
		pemasang iklan dapat dijadikan bukti oleh PT ABC tentang hubungan sponsorship-nya dengan 
		para sponsor atau pemasang iklan tersebut.

Demikian untuk dimaklumi.



A.n. DIREKTUR JENDERAL
DIREKTUR PPN DAN PTLL,

ttd.

A. SJARIFUDDIN ALSAH
NIP 060044664
KANWIL PAJAK Daerah Istimewa Yogyakarta
Jl. Ringroad Utara No. 10, Yogyakarta 55282
Telp : +62 274 4333951 / Fax : +62 274 4333954
Copyrightę Kanwil DJP DIY. Developed by Citra.web.id
Best View on Firefox 3