PERATURAN PAJAK
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
				       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
											    24 Januari 2006

			          	   SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
				         NOMOR S - 39/PJ.313/2006

					         TENTANG

				       PENEGASAN PAJAK PASAL 23

				        DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara nomor XXX tanggal XXX perihal tersebut di atas, dengan ini disampaikan 
hal-hal sebagai berikut :

1.	Dalam surat Saudara dikemukakan bahwa :
	a.	Berdasarkan Surat Edaran Departemen Keuangan RI cq. Dirjen Anggaran Nomor :
		SE-133/A/2002 tentang Pelaksanaan Pemotongan PPh Pasal 23 berdasarkan Keputusan Dirjen 
		Pajak Nomor KEP-170/PJ/2002, tanggal 28 Maret 2002, dijelaskan bahwa tarif pajak 
		penghasilan Pasal 23 atau jenis penghasilan berupa jasa antara lain teknik dan jasa lainnya 
		dikenakan PPh sebesar 6%, antara lain :
		Jasa perawatan/Pemeliharaan/Perbaikan :
		-	Jasa perawatan/pemeliharaan/perbaikan mesin
		-	Jasa perawatan/pemeliharaan/perbaikan peralatan
		-	Jasa perawatan/pemeliharaan/perbaikan alat-alat transportasi/kendaraan
		- 	Jasa perawatan/pemeliharaan/perbaikan bangunan, kecuali yang dilakukan oleh wajib 
			pajak ruang lingkup pekerjaannya di bidang konstruksi dan mempunyai izin/sertifikat 
			sebagai pengusaha konstruksi.
	b.	Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan 
		Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan atau penyerahan barang tertentu dan 
		atau barang kena pajak tertentu yang dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, 
		Surat Dirjen Pajak Nomor S-794/PJ.52/2001 tanggal 29 Juni 2001 perihal Permohonan 
		Pembebasan Bea Masuk PPN, PPnBM dan PPh atas Barang Impor yang diperlukan Polri, 
		dijelaskan bahwa Kapal-kapal Polri, suku cadang, kelengkapan kapal lainnya dan jasa 
		perawatan kapal tidak dikenakan PPN dan utnuk PPhnya dikenakan PPh Pasal 22 sebesar 
		1,5%;
	c.	Saudara mohon agar pengenaan PPh Pasal 23 sebesar 6% terhadap pengadaan spare parts 
		(suku cadang) kapal polisi ataupun Jasa perbaikan mesin kapal Polisi, jasa perawatan atau 
		reparasi (docking) kapal polri dapat ditinjau kembali dan hanya dikenakan PPh Pasal 22 
		sebesar 1,5%.

2.	Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah 
	diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (UU PPh), diatur sebagai berikut :
	a.	Pasal 22 ayat (1), Menteri Keuangan dapat menetapkan Bendaharawan pemerintah untuk 
		memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang, dan badan-
		badan tertentu untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang 
		impor atau kegiatan usaha di bidang lain;
	b.	Pasal 23 ayat (1) huruf c, atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam 
		bentuk apapun yang dibayarkan atau terutang oleh badang pemerintah, subjek pajak badan 
		dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar 
		negeri lainnya kepada Wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh 
		pihak yang wajib membayarkan sebesar 15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan 
		neto atas :
     		1)	sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
     		2)	imbalan sehubungan dengan jasa teknik,jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa 
			konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan 
			sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

3.	Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003 tentang 
	Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan atau Penyerahan 
	Barang Kena Pajak tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan dari 
	Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, diatur bahwa Barang Kena Pajak Tertentu yang atas impornya 
	dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai adalah senjata, amunisi, alat angkutan di air, 
	alat angkutan di bawah air, alat angkutan di udara, alat angkutan di darat, kendaraan lapis baja, 
	kendaraan lapis baja, kendaraan patroli,dan kendaraan angkutan khusus lainnya serta suku 
	cadangnya yang diimpor oleh Departemen Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian 
	Republik Indonesia (POLRI), atau oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Departemen Pertahanan, TNI atau 
	POLRI untuk melakukan impor tersebut, dan komponen atau bahan yang belum dibuat di dalam 
	negeri, yang diimpor oleh PT (Persero) PINDAD, yang digunakan dalam pembuatan senjata dan 
	amunisi untuk keperluan Departemen Pertahanan, TNI atau POLRI. 

4.	Dalam Keputusan Menteri Nomor 236/KMK.03/2003 tentang Perubahan Kedua Keputusan Menteri 
	Keuangan Nomor 254/KMK.03/2001 tentang Penunjukan Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22, Sifat 
	dan Besarnya Pungutan Serta Tata Cara Penyetoran dan Pelaporannya, antara lain diatur bahwa : 
	a.	Pasal 1 butir 2, Pemungut Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang 
		Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
		Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan adalah Direktorat Jenderal 
		Anggaran, Bendaharawan Pemerintah baik di tingkat Pemerintah Pusat maupun di tingkat 
		Pemerintah Daerah, yang melakukan pembayaran atas pemberian barang;
	b.	Pasal 2 ayat (1) huruf b, Besarnya Pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 ditetapkan sebagai 
		berikut : atas pembelian barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 2, 3, dan 4 
		sebesar 1,5% (satu setengah persen) dari harga pembelian;
	c.	Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 11, dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 
		adalah impor barang yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan atau Pajak Pertambahan 
		Nilai, yaitu persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militer, termasuk suku cadang yang 
		diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara.

5.	Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-170/PJ/2002 tentang Jenis Jasa Lain dan 
	Perkiraan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang 
	Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
	Undang Nomor 17 Tahun 2000, antara lain diatur bahwa :
	a.	Yang dimaksud dengan jumlah imbalan bruto untuk jasa lain selain jasa konstruksi dan jasa 
		catering adalah jumlah imbalan yang dibayarkan hanya atas pemberian jasanya saja, kecuali 
		apabila dalam kontrak/perjanjian tidak dapat dipisahkan antara pemberian jasa dengan 
		material/barang akan dikenakan atas seluruh nilai kontrak;
	b.	Jasa perawatan/pemeliharaan/perbaikan peralatan dan jasa perawatan/pemeliharaan/
		perbaikan alat-alat transportasi/kendaraan termasuk jenis jasa lain yang atas imbalannya 
		dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-
		undang PPh;
	c.	Besarnya perkiraan penghasilan neto untuk jasa perawatan/pemeliharaan/perbaikan peralatan
		dan jasa perawatan/pemeliharaan/perbaikan alat-alat transportasi/kendaraan adalah sebesar
		40% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN.

6.	Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan bahwa :
	a.	Atas penghasilan dari jasa perbaikan mesin kapal polisi, jasa perawatan atau reparasi 
		(docking) kapal Polri wajib dipotong PPh Pasal 23 oleh Bendaharawan Polri sebesar 15% X 
		40% atau 6% (enam persen) dari jumlah bruto tidak termasuk PPN;
	b.	Atas pengadaan spare parts (suku cadang) kapal pollisi, Bendaharawan Polri wajib memungut 
		PPh Pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan suku cadang sebesar 1,5% 
		(satu setengah persen) dari harga pembelian.



a.n. Direktur Jenderal,
Direktur,

ttd.

Herry Sumardjito
NIP 060061993

Tembusan :
1.	Direktur Jenderal Pajak;
2.	Direktur Pajak Penghasilan.
KANWIL PAJAK Daerah Istimewa Yogyakarta
Jl. Ringroad Utara No. 10, Yogyakarta 55282
Telp : +62 274 4333951 / Fax : +62 274 4333954
Copyrightę Kanwil DJP DIY. Developed by Citra.web.id
Best View on Firefox 3