PERATURAN PAJAK
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
				       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
											28 Nopember 2005

			          	   SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
				           NOMOR S - 992/PJ./2005

					         TENTANG

	     PENJELASAN SPT MASA PPN PEDAGANG ECERAN LEBIH BAYAR PADA FORMULIR 1195

				        DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 15 Agustus 2005 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, 
dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1.	Secara garis besar isi surat Saudara mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

	a.	-	KMK Nomor 252/KMK.03/2002 tanggal 31 Mei 2002 mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 
			2002, KMK Nomor 253/KMK.03/2002 tanggal 31 Mei 2002 sebagaimana telah diubah 
			dengan KMK Nomor 402/KMK.03/2002 tanggal 11 September 2002 mulai berlaku 
			sejak tanggal 11 September 2002 dan Kep Dirjen Nomor KEP-386/PJ/2002 tanggal 
			19 Agustus 2002 mulai berlaku sejak tanggal 19 Agustus 2002.
		-	Sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan dan Keputusan Dirjen 
			Pajak tersebut, Saudara belum pernah menerima sosialisasi atas peraturan itu dan 
			atas SPT Masa Pedagang Eceran dengan Formulir 1195 PE yang Saudara laporkan 
			tetap diterima dan tidak pernah dipermasalahkan oleh pihak KPP Tarakan sampai 
			dengan bulan Desember 2004.

	b.	-	Menurut surat dari Kantor Pelayanan Pajak Tarakan Nomor XXX, tanggal 17 Maret 
			2005, Lebih Bayar PPN pada Formulir 1195 PE tidak dapat 	dikompensasikan ke 
			Formulir 1195.
		-	Aturan pajak yang Saudara ketahui mengakui dan mengakomodasi adanya Lebih 
			Bayar pajak (termasuk Lebih Bayar PPN Pedagang Eceran) dan sepengetahuan 
			Saudara belum ada aturan yang membenarkan untuk menghapus atau mereduksi 
			Lebih Bayar pajak tersebut karena itu hak Wajib Pajak

	c.	Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Saudara mohon penjelasan atas perlakuan PPN oleh 
		Pedagang Eceran dan penjelasan atas Lebih Bayar PPN Pedagang Eceran itu dapat dilaporkan 
		pada bagian mana dalam perubahan Formulir 1195 PE ke Formulir 1195 tersebut.

2.	Ketentuan perpajakan yang berkaitan dengan hal tersebut adalah sebagai berikut :
	a.	Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan 
		Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
		Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 antara mengatur sebagai berikut :

		Pasal 1 angka 17	:	Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, 
						Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang 
						ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang 
						dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang 
						terutang.

	b.	Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 567/KMK.04/2000 tentang Nilai Lain Sebagai 
		Dasar Pengenaan Pajak (DPP) antara lain diatur:

		(1)	Dalam menghitung PPN yang terutang, PKP PE dapat menggunakan Nilai Lain sebagai 
			DPP dengan cara:
			a.	PPN yang terutang atas penyerahan BKP oleh PKP PE adalah sebesar 10% 
				X Harga jual BKP,
			b.	Jumlah PPN yang harus dibayar oleh PKP PE adalah sebesar 10% X 20% X 
				jumlah seluruh penyerahan barang dagangan.

		(2)	Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan Barang Kena Pajak yang 
			dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran sebagaimana dimaksud 
			dalam ayat (1) tidak dapat dikreditkan lagi karena dalam perhitungan Pajak 
			Pertambahan Nilai yang dibayar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b telah 
			diperhitungkan Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena 
			Pajak, pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak 
			dari luar Daerah Pabean dalam rangka kegiatan usaha tersebut.

	d.	Dalam Pasal 1 angka 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 251/KMK.03/2002 tanggal 
		31 Mei 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 567/KMK.04/2002 
		tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dinyatakan bahwa ketentuan Pasal 4 
		dinyatakan dihapus;

	e.	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2002 Perubahan atas Keputusan Menteri 
		Keuangan Nomor 553/KMK.04/2000 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak 
		Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 
		tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
		Undang Nomor 17 Tahun 2000 memilih dikenakan pajak dengan menggunakan Norma 
		Penghitungan Penghasilan Netto, antara lain mengatur bahwa:

		Pasal 1		:	angka 2, Pedagang Eceran yang menggunakan Norma Penghitungan 
					Penghasilan Neto adalah Pengusaha orang pribadi dengan jumlah 
					peredaran bruto dan atau penerimaan bruto selama 1 (satu) tahun 
					buku tidak lebih dari Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) 
					yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaan utamanya adalah 
					melakukan usaha perdagangan dengan cara sebagai berikut :
					a.	Menyerahkan Barang Kena Pajak melalui suatu tempat 
						penjualan eceran seperti toko, kios atau dengan cara 
						penjualan yang dilakukan langsung kepada konsumen akhir, 
						atau dengan cara penjualan yang dilakukan dari rumah ke 
						rumah;
					b.	Menyediakan Barang Kena Pajak yang diserahkan di tempat 
						penjualan secara eceran tersebut; dan
					c.	Melakukan transaksi jual beli secara spontan tanpa didahului 
						dengan penawaran tertulis, kontrak atau lelang dan pada 
						umumnya bersifat tunai, dan pembeli pada umumnya datang 
						ke tempat penjualan tersebut langsung membawa Barang 
						Kena Pajak yang dibelinya.

		Pasal 2 Ayat (1)	:	Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat 
					menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan 
					untuk menghitung besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan.

		Pasal 2 Ayat (2)	:	Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib 
					memberitahukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak di tempat 
					Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan dengan cara membubuhkan 
					catatan pada Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai 
					yang bersangkutan tentang penggunaan Pedoman Penghitungan 
					Pengkreditan Pajak Masukan.

		Pasal 3		:	Pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan sebagai 
					berikut :
					a.	Pajak Keluaran dihitung dengan cara mengalikan nilai 
						peredaran bruto dan atau penerimaan bruto yang terutang 
						Pajak Pertambahan Nilai pada Masa Pajak yang 
						bersangkutan dengan tarif Pajak Pertambahan Nilai.
					b.	Nilai peredaran bruto dan atau penerimaan bruto 
						sebagaimana dimaksud dalam huruf a, tidak termasuk Pajak 
						Pertambahan Nilai.
					c.	Besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan ditetapkan 
						sebagai berikut : Untuk penyerahan Barang Kena Pajak oleh 
						Pedagang Eceran dengan Norma Penghitungan Penghasilan 
						Netto, sebesar 80% (delapan puluh persen) dikalikan dengan 
						Pajak Keluaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

	f.	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 402/KMK.03/2002 tentang Perubahan atas Keputusan 
		Menteri Keuangan Nomor 253/KMK.03/2002 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan 
		Barang Dagangan oleh Pedagang Eceran selain yang menggunakan Norma Penghitungan 
		Penghasilan Netto antara lain mengatur bahwa:

		Pasal 1		:	Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan 
					Pedagang Eceran Selain Yang Menggunakan Norma Penghitungan 
					Penghasilan Neto adalah Pengusaha Orang Pribadi atau Badan yang 
					menyelenggarakan pembukuan yang dalam kegiatan usaha atau 
					pekerjaan utamanya adalah melakukan usaha perdagangan dengan 
					cara sebagai berikut :
					a.	Menyerahkan Barang Kena Pajak melalui suatu tempat 
						penjualan eceran seperti toko, kios, atau dengan cara 
						penjualan yang dilakukan langsung kepada konsumen akhir, 
						atau dengan cara penjualan dari rumah ke rumah;
					b.	Menyediakan Barang Kena Pajak yang diserahkan di tempat 
						penjualan secara eceran tersebut; dan
					c.	Melakukan transaksi jual beli secara spontan tanpa didahului 
						dengan penawaran tertulis, pemesanan tertulis, kontrak atau 
						lelang dan pada umumnya bersifat tunai, dan pembeli pada 
						umumnya datang ke tempat penjualan tersebut langsung 
						membawa sendiri Barang Kena Pajak yang dibelinya.

		Pasal 2			atas penyerahan barang dagangan oleh Pedagang Eceran Selain 
					Yang Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, terutang 
					PPN sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga jual;

		Pasal 3			Pedagang Eceran Selain Yang Menggunakan Norma Penghitungan 
					Penghasilan Neto yang melakukan penyerahan BKP, wajib membuat 
					Faktur Pajak, memungut dan menyetor pajak yang terutang, serta 
					melaporkannya pada Surat Pemberitahuan Masa PPN;

3.	Berdasarkan ketentuan-ketentuan pada butir 2 dan memperhatikan surat Saudara pada butir 1 di 
	atas, dengan ini ditegaskan sebagai berikut :
	a.	Sejak 1 Juni 2002 Pedagang Eceran tidak diperkenankan untuk menggunakan Nilai Lain 
		sebagai Dasar Pengenaan Pajak, sehingga terhitung 1 Juni 2002, Pedagang Eceran Selain 
		Yang Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto wajib memungut PPN yang terutang 
		sebesar 10% dari harga jual atas penyerahan barang dagangannya, menyetor dan 
		melaporkannya dalam SPT Masa PPN Formulir 1195.

	b.	PPN yang harus dibayar ke Kas Negara oleh Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran 
		ditetapkan sebesar 2% (dua persen) dari seluruh nilai penyerahan barang dagangan, dan 
		jumlah tersebut merupakan hasil penghitungan antara Pajak Keluaran dengan Pajak Masukan, 
		sehingga Pajak Masukan yang telah dibayar atas pembelian Barang Kena Pajak atau 
		perolehan Jasa Kena Pajak yang berhubungan langsung dengan kegiatan usahanya tidak 
		dapat dikreditkan lagi, kecuali bila Pedagang Eceran tersebut memilih menghitung PPN yang 
		harus dibayar sesuai dengan ketentuan umum penghitungan PPN.

Demikian untuk dimaklumi.




A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
DIREKTUR PPN DAN PTLL,

ttd.

A. SJARIFUDDIN ALSAH
KANWIL PAJAK Daerah Istimewa Yogyakarta
Jl. Ringroad Utara No. 10, Yogyakarta 55282
Telp : +62 274 4333951 / Fax : +62 274 4333954
Copyrightę Kanwil DJP DIY. Developed by Citra.web.id
Best View on Firefox 3