PERATURAN PAJAK
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
				       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
										             9 September 2005

			          	   SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
				         NOMOR S - 831/PJ.53/2005

					         TENTANG

			    PERLAKUAN PPN ATAS TAGIHAN LISTRIK DAN AIR
		SEBAGAI KOMPONEN SERVICE CHARGE DALAM PERSEWAAN RUANGAN

				        DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara nomor XXX tanggal 31 Januari 2005 hal PPN atas Tagihan Listrik dan Air, 
dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut:

1.	Dalam surat tersebut antara lain dikemukakan bahwa terkait dengan Surat Edaran Direktur Jenderal 
	Pajak Nomor SE-14/PJ.53/2003 tanggal 3 Juni 2003 tentang Dasar Pengenaan Pajak atas Service 
	Charge dalam Rangka Kegiatan Jasa Persewaan Ruangan, Saudara bertanya tentang hal-hal sebagai 
	berikut:
	-	Definisi dan cakupan Service Charge dalam hal perpajakan;
	-	Apabila PKP jasa persewaan ruangan menagih biaya listrik dan air kepada penyewanya, 
		apakah dikenakan PPN, dimana menurut pendapat Saudara listrik dan air dalam kasus ini 
		termasuk jenis barang yang tidak dikenakan PPN;
	-	Apabila PKP dimaksud menaikkan tagihan listrik dengan alasan untuk keperluan penyediaan 
		kabel dari gardu induk ke masing-masing penyewa dan untuk perawatan gardu induk, apakah 
		tetap harus dikenakan PPN; dan
	-	Apabila tetap harus dikenakan PPN, apakah DPP-nya sebesar total tagihan atau hanya sebesar 
		mark-up-nya saja.

2.	Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak 
	Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
	undang Nomor 18 Tahun 2000, antara lain mengatur:
	a.	Pasal 1 angka 5 menyatakan bahwa jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu 
		perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau 
		kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk 
		menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari 
		pemesan.
	b.	Pasal 1 angka 6 menyatakan bahwa Jasa Kena Pajak adalah jasa sebagaimana dimaksud 
		dalam angka 5 yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini.
	c.	Pasal 1 angka 17 menyatakan bahwa Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, 
		Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan 
		Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.
	d.	Pasal 1 angka 19 menyatakan bahwa penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua 
		biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena 
		Pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-undang ini dan potongan harga 
		yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
	e.	Pasal 4 huruf c menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Jasa 
		Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.

3.	Berdasarkan ketentuan pada butir 2 dan memperhatikan isi surat Saudara pada butir 1 di atas, dengan 
	ini ditegaskan bahwa:
	a.	Service charge pada dasarnya merupakan balas jasa atas kegiatan pelayanan yang 
		menyebabkan ruangan yang disewa oleh penyewa dapat dihuni sesuai dengan tujuan yang 
		diinginkan oleh penyewa, yang dapat meliputi biaya listrik dan air (untuk "public area"), biaya 
		pemeliharaan dan perawatan gedung serta peralatannya, biaya kebersihan, biaya tenaga 
		keamanan/teknisi, biaya administrasi dan sebagainya.
	b.	Atas tagihan reimbursement, yaitu penggantian untuk biaya yang telah dibayarkan terlebih 
		dahulu oleh pemberi jasa atas nama penerima jasa, berupa biaya listrik dan air oleh PKP 
		persewaan ruangan kepada para penyewa ruangan, baik nilai tagihannya sama dengan nilai 
		tagihan dari PLN dan PDAM kepada PKP persewaan ruangan maupun berbeda (misalnya 
		dengan alasan adanya biaya penyediaan kabel sebagaimana contoh dalam surat Saudara), 
		terutang PPN karena tagihan listrik dan air oleh PKP persewaan ruangan kepada para penyewa 
		tersebut merupakan bagian dari kegiatan penyerahan Jasa Kena Pajak berupa persewaan 
		ruangan yang dilakukan oleh PKP persewaan ruangan.
	c.	Besarnya PPN yang terutang dihitung dengan menggunakan Dasar Pengenaan Pajak sebesar 
		penggantian, yaitu seluruh tagihan yang diminta atau seharusnya diminta oleh PKP persewaan 
		ruangan, dan bukan hanya atas mark-up-nya saja.

Demikian untuk dimaklumi.




A.n. DIREKTUR JENDERAL
DIREKTUR PPN DAN PTLL

ttd.

A. SJARIFUDDIN ALSAH
KANWIL PAJAK Daerah Istimewa Yogyakarta
Jl. Ringroad Utara No. 10, Yogyakarta 55282
Telp : +62 274 4333951 / Fax : +62 274 4333954
Copyrightę Kanwil DJP DIY. Developed by Citra.web.id
Best View on Firefox 3