PERATURAN PAJAK
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
				       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
										            5 September 2005

			          	   SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
				         NOMOR S - 812/PJ.53/2005

					        TENTANG

	        PERLAKUAN PPN ATAS PENAGIHAN (REIMBURSEMENT) BIAYA PEMAKAIAN LISTRIK

				        DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara nomor XXX tanggal 3 September 2004 hal Permintaan Penjelasan atas 
Pengenaan PPN untuk Tagihan Penggantian Pemakaian Biaya Listrik, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai 
berikut:

1.	Dalam surat tersebut antara lain dikemukakan bahwa:
	a.	PT ABC adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang usaha persewaan perkantoran 
		dan apartemen.
	b.	Saudara meminta penegasan untuk hal-hal berikut:
		b.1.	PT ABC sebagai pengelola gedung membuat tagihan atas pemakaian listrik oleh 
			tenant, dimana besarnya tagihan listrik oleh PT ABC tersebut adalah sama besarnya 
			dengan tagihan dari PT PLN kepada PT ABC.
		b.2.	PT ABC hanya menggunakan satu gardu listrik untuk seluruh gedung yang 	disewakan 
			oleh PT ABC, dan besaran tagihan PT PLN kepada PT ABC ditagih kembali oleh PT ABC 
			kepada para tenant dengan cara dibagi sesuai dengan jumlah pemakaian masing-
			masing tenant.
		b.3.	Pada saat melakukan penagihan (reimbursement) kepada para tenant tersebut, 
			PT ABC tidak mengenakan PPN karena PT ABC tidak melakukan penambahan biaya/
			margin, melainkan hanya sebesar tagihan dari PT PLN.
	c.	Saudara meminta penegasan apakah langkah yang telah dilakukan oleh PT ABC dengan tidak 
		mengenakan PPN atas reimbursement tagihan listrik kepada para tenant tersebut telah sesuai 
		dengan ketentuan.

2.	Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak 
	Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
	undang Nomor 18 Tahun 2000, antara lain mengatur:
	a.	Pasal 1 angka 17 menyatakan bahwa Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, 
		Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan 
		Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.
	b.	Pasal 1 angka 19 menyatakan bahwa penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua 
		biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena 
		Pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-undang ini dan potongan harga 
		yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
	c.	Pasal 4 huruf c menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Jasa 
		Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.

3.	Berdasarkan ketentuan pada butir 2 dan memperhatikan isi surat Saudara pada butir 1 di atas, dengan 
	ini ditegaskan bahwa atas reimbursement atau penagihan kembali nilai tagihan pemakaian listrik (yaitu 
	penggantian untuk biaya listrik yang telah dibayarkan terlebih dahulu oleh PT ABC atas nama tenant) 
	oleh PT ABC kepada tenant, baik nilai tagihannya sama ataupun lebih besar daripada tagihan dari PT 
	PLN kepada PT ABC, terutang Pajak Pertambahan Nilai karena pada dasarnya reimbursement tersebut 
	merupakan bagian dari kegiatan penyerahan Jasa Kena Pajak berupa persewaan perkantoran dan 
	apartemen yang dilakukan oleh PT ABC.

Demikian untuk dimaklumi.




A.n. DIREKTUR JENDERAL,
DIREKTUR PPN DAN PTLL,

ttd.

A. SJARIFUDDIN ALSAH
KANWIL PAJAK Daerah Istimewa Yogyakarta
Jl. Ringroad Utara No. 10, Yogyakarta 55282
Telp : +62 274 4333951 / Fax : +62 274 4333954
Copyrightę Kanwil DJP DIY. Developed by Citra.web.id
Best View on Firefox 3